PAJAK SARANG BURUNG WALET

A. Dasar Hukum

     Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

B. Pengertian

     Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

C. Objek, Subyek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
2. Dikecualikan dari obyek Pajak adalahpengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Subjek Pajak adalah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

D. Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan dan Masa Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah Kabupaten Bangka dengan volume Sarang Burung Walet.
3. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

      2. Tarif dan Cara Perhitungan

1. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).
2. Cara Perhitungan

Contoh Perhitungan Pajak

Sebuah usaha walet, selama 1 bulan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00

Berapakah Pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak Tersebut?

Cara Perhitungan Pajaknya adalah sebagai berikut:

Pajak                  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Tarif Pajak           = 10%

Dasar Pengenaan = Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar wajib pajak

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut yaitu sebesar 10% x Rp. 30.000,00 =Rp. 300.000,00